::ide kecil::

Dalam 3 bulan pemerintahan baru pasti akan terjadi sejumlah gejolak. Semoga berbagai upaya penyesuaian ini tidak merisaukan siapapun. Kemudian, penyesuaian ini yang diperlukan untuk membangun pemerintahan yang stabil harus telah memiliki arahan yang kokoh. Mengapa? Karena tanpa arahan yang jelas, tidak ada yang bisa menentukan dengan pasti apakah kendali yang dipegang negara ini bisa berjalan dengan cukup aman dan tidak melukai satu pihak pun dalam masyarakat.

Pemerintahan yang baru diharapkan bisa menyerap aspirasi yang ada dalam masyarakat dengan baik dan teliti. Setiap bagian dari masyarakat diharapkan bisa menyuarakan aspirasinya dengan baik, dan pemerintahan baru ini harus membuka diri terhadap setiap masukan yang diberikan.

Satu hal yang banyak merisaukan masyarakat adalah pemerintahan yang baru ini sama sekali baru dan belum dikenal sebelumnya, hingga masyarakat memiliki sedikit kekhawatiran dan sedikit rasa tidak percaya. Tapi disamping itu, masyarakat juga memiliki rasa harapan yang besar terhadap pemerintahan baru ini. Pemimpin yang terlihat kokoh dan memiliki sifat tenang namun memiliki latar belakang pengamanan dan pengetahuan di bidang ekonomi membuat kita banyak berharap bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial bukan lagi sebuah utopia, namun mimpi besar yang dapat diwujudkan dengan kerja keras bersama.

Bisakah perubahan baru ini diretas dengan baik?
Untuk meretas perubahan baru ini diperlukan kerjasama yang kokoh dari semua elemen yang ada dalam masyarakat. Bisa terlihat bahwa unsur yang pertama ini telah ada dalam pemerintahan kita, karena pemilihan presiden dilakukan secara langsung dan didukung oleh lebih dari separuh masyarakat dewasa.

Disamping itu, ada pula unsur masyarakat yang sebelumnya menyatakan berada di posisi netral. Mereka ini akan mendukung sekaligus menjaga agar langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru ini tidak keluar jalur atau merugikan masyarakat. Pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa unsur yang pertama ini. Yaitu, kerjasama dari seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Diharapkan sosok pemimpin baru yang sederhana ini bisa menghimpun masyarakat untuk bekerja bersama membangun negeri.

Kedua, kerjasama ini harus dilakukan secara profesional dan dalam perencanaana tindakan yang progresif dan menguntungkan bagi rakyat, bukan bagi segolongan kecil pengusaha saja. Rencana pemimpin baru kita untu membangun kawasan pedesaan dan pemukiman untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran sangatlah bagus dan berhaluan ke depan (progresif). Demikian pula usahanya untuk menghindarkan makin meluasnya industrialisasi.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengutamakan perkembangan sektor pendidikan yang murah dan tepat guna. Dengan adanya pendidikan yang murah dan dengan kurikulum yang tepat guna, maka sumber daya manusia kita akan tumbuh dengan berbagai kompetensi yang nyata yang dibutuhkan dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti pengembangan pengetahuan bukanlah sesuatu hal yang penting. Hanya saja, pengembangan pengetahuan yang hanya berdasarkan pada teori klasik atau metode pengajaran paedagogik yang ultra dogmatis tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali masyarakat penghafal yang rendah diri di hadapan teori dan gagap dalam menghadapi masalah sehari-hari. Pengembangan pendidikan yang bersifat terapan dan multi guna ini akan sangat berarti untuk masa depan bangsa secara keseluruhan. Hal ini karena, selain memajukan pendidikan itu sendiri, langkah ini juga akan dapat memajukan sektor ekonomi, teknologi, dan berbagai sektor lain yang ada dalam masyarakat. Langkah ini juga bisa menjadi solusi berbagai problema inti yang menjadi lingkaran setan seperti kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga, menghindarkan adanya pelanggaran etika perilaku dan hukum seperti perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem hukum dan peradilan harus ditegakkan agar seluruh perangkat perundang-undangan negara kita yang telah dibuat selama bertahun-tahun bisa dilaksanakan secara penuh dan tidak hanya menjadi buku lapuk atau hafalan di otak mahasiswa tanpa pernah dilaksanakan dengan baik. Atau dilaksanakan tapi tidak sepenuhnya.

Hal ini bisa dilakukan dengan menjadikan transparansi dalam sektor administrasi pemerintahan dan dalam sistem peradilan suatu hal yang utama. Kita bahkan bisa memulai suatu acara reality show dari sini. Agar masyarakat menyaksikan sendiri perilaku para pelaku pemerintahan dan peradilan kita sehari-harinya. Tapi itu tentu bukan hanya candaan. Yang riil yang bisa dilakukan adalah dengan meringkaskan sistem administrasi pemerintahan yang maha rumit dan menyusahkan sekarang ini menjadi sesederhana dan seringkas mungkin. Dan untuk sistem peradilan, harus diusahakan agar para pelaku kejahatan ekonomi maupun pidana tidak menggunakan berbagai celah-celah yang ada di legislasi kita untuk bisa lolos dari suatu tuntutan.

Kredibilitas pemegang posisi utama di sektor ekonomi dan perundang-undangan harus menjadi pertimbangan utama. Siapapun mereka, mereka harus jujur, profesional, berpandangan maju dan progresif. Bila ada pengawasan yang ketat dari masing-masing pihak yang ada di dalam lembaga tersebut, maka masyarakat tidak harus bersusah payah dengan membuat lembaga swadaya sendiri. Namun lembaga swadaya masyarakat pun masih sangat diperlukan perannya untuk melakukan fungsi kontrol terhadap berbagai lembaga pemerintahan, dengan syarat, harus memiliki integritas kelembagaan yang kuat, dan tidak dalam dikte atau arahan politik dari lembaga atau negara donor manapun.

Keempat, menghindarkan adanya kerusuhan, konflik, dan beragam kemungkinan lain yang bisa mengancam stabilitas dan keamanan negara. Dengan melakukan pengawasan yang ketat oleh unsur yang ada dalam masyarakat itu sendiri, maka akan bisa diharapkan keamanan tumbuh dan terjaga. Namun yang membahayakan adalah apabila konflik tersebut muncul karena kurangnya sensitifitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
Apabila kebutuhan pangan dasar masyarakat tidak terpenuhi, maka kerentanan konflik akan tumbuh dengan sendirinya. Selain itu juga hal seperti unsur egoisme dan identitas kesukuan yang ada dalam masyarakat juga harus bisa dikelola pemerintah dengan baik, terus dikembangkan dan dikelola kekhasannya, terutama bagi penduduk asli pemilik tanah asal suatu daerah. Kita tidak ingin ada kerusuhan antara pendatang dan pemilik tanah asal seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa tahun yang lalu ini. Kepada penduduk asli ini, pemerintah harus mengelola sumber daya masyarakat yang ada dan bukannya meminggirkan mereka. Pengibaian pada masalah ini hanya akan memendam api dalam sekam.

Kelima, mengusahakan agar terjadi pertumbuhan sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja baru. Apabila industrialisasi terlalu beresiko menyerap dana kredit secara besar-besaran, maka pemerintah harus mulai menggarap secara serius program pendidikan kewirausahaan agar masyarakat bisa menumbuhkan berbagai potensi dan keterampilan khas daerahnya, yang berdaya jual tinggi dan dapat dipasarkan sebagai komoditi internasional. Dengan sendirinya, maka daerah itu akan tumbuh. Kekhasan etnik dan keterampilan budaya yang teliti dan berdaya seni tinggi ini akan memelihara kekhasan budaya dan menumbuhkan sektor ekonomi secara massif.

Namun kredit usaha kecil yang diberikan ini juga harus disertai dengan edukasi yang matang dari lembaga pemberi kredit. Dengan edukasi ini, akan terjadi pencerdasan dalam masyarakat dan kredit yang diberikan pun bisa terus tumbuh dan mengembangkan masyarakat itu sendiri. Unsur profesionalitas pun harus dikelola dan diajarkan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi dari sektor publik ini akan membuat perekonomian negara secara keseluruhan akan tumbuh kokoh dan mapan. Ekonomi berbasis kerakyatan ini memberi harapan baru untuk masyarakat yang mandiri, cerdas dan berdaya saing tinggi

Keenam, memanfaatkan media massa dan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Edukasi masyarakat lewat media merupakan suatu hal yang penting, mudah, dan cepat. Mengingat pengaruh yang besar dan massif dari media inilah maka kita harus menjaga agar jangan sampai terjadi dalam media kita berbagai penyimpangan muatan media yang dapat merusak moral masyarakat.

Maka, agenda dalam poin ini adalah memberi batasan yang jelas pada media kita. Sebagai unsur yang memberi perubahan yang paling besar dan cepat dalam masyarakat, jangan sampai kekuatan perubahan tersebut, justru mendatangkan kerusakan dalam bangsa kita. Oleh karena itu, pornografi, pornoaksi dan berbagai unsur kekerasan, mistik dan tayangan non produktif yang mungkin sekarang masih sangat banyak di media kita, dapat di hilangkan sama sekali.

Tentu, reputasi bangsa kita di mata internasional akan terselamatkan dengan cara ini. Siapapun tak akan bangga bila negerinya dikatakan sebagai negara ke dua paling besar muatan pornografi dan pornoaksi di medianya. Penyelamatan moral masyarakat dan pendidikan ke arah budaya ketimuran yang luhur ini, harus menjadi agenda utama pemerintah, bekerja sama dengan setiap pelaku dan pemilik jaringan utama di sistem media kita.

Ketujuh, memperhatikan unsur penyedia kebutuhan pangan dan kesehatan dalam masyarakat agar bekerja dan berproduksi dengan baik. Pemerintahan ada untuk melayani rakyat, memastikan agar kebutuhan masyarakat tercukupi. Dan bukan sebaliknya, pemerintah menuntut upeti dari rakyat melalui berbagai pungutan pajak dan kenaikan tarif dasar kebutuhan inti. Untuk mengembalikan kepercayaan publik pada sektor pemerintahan, maka harus diupayakan agar distribusi pangan berjalan dengan baik, tidak ada lagi penimbunan beras dan gula atau bahan kebutuhan pokok lainnya sampai membusuk hanya demi kepentingan pihak tertentu yang seharusnya mendapat hukuman berat yaitu para koruptor. Untuk memastikan agar tidak lagi terjadi penyelewengan kebijakan dan perilaku korup, tindakan kolusi dan jaringan nepotisme, maka harus diupayakan agar edukasi publik dan penegakan hukum ditangani secara serius.

Kedelapan, memberikan peluang sebesar-besarnya untuk berkembangnya pengetahuan dan teknologi, budaya dan informasi. Tanpa adanya peluang untuk berkembang ini, pemerintahan hanya menjadi lembaga penjaga masyarakat, dan tidak bisa memajukan bangsa secara keseluruhan. Ekspresi seni dan informasi merupakan hal yang harus dikembangkan, dan berbagai upaya yang dilakukan di dalamnya harus berada pada koridor pertanggungjawaban publik dan dalam kerangka etika moral yang luhur. Tanpa itu, yang terjadi adalah kejahatan moral dan disrupsi hasil edukasi secara besar-besaran.

Kesembilan, menjalankan peran yang signifikan di dunia internasional dengan solidaritas kemanusiaan terhadap penderitaan di negara-negara korban penjajahan dan imperialisme baru. Tindakan ini akan menjadi poin tinggi bagi pemerintahan baru, karena dengan memberi kontribusi peran yang signifikan seperti yang dilakukan oleh beberapa presiden republik ini sebelumnya, Indonesia dan kebangkitannya di mata internasional akan terlihat nyata. Membantu upaya kemerdekaan Palestina, Irak, Afghanistan dan negara-negara lain di dunia akan memperbaiki pandangan terhadap republik ini yang tengah terpuruk. Selain itu juga Indonesia dengan pimpinan barunya yang memiliki latar belakang keprajuritan yang kokoh, diharapkan bisa menjalankan peran yang tidak kalah kuat dengan peran AS yang selama ini meneror dunia dengan menyatakan diri sebagai polisi dunia. Kita bisa berperan sebagai bagian pendukung dari kemerdekaan kembali negara-negara yang tersebut diatas untuk mencapai kemerdekaannya. Diharapkan, Indonesia sebagai negara muslim yang besar mampu menggalang kekuatan dan dukungan dari negara-negara non blok untuk bersama menentang kolonialisme dan imperialisme baru yang tengah dilakukan oleh negara-negara barat yang bersekutu. Karena bila kita tidak melakukan ini, niscaya negara kita atau negara lemah lainnya akan dijadikan sasaran berikut dalam jadwal AS dan sekutunya untuk menguasai dunia.